KABARMAGAZINE

Kabar Online Terlengkap
Jika anggaran vaksinasi terkendala, pemerintah disarankan menerapkan subsidi parsial


ILUSTRASI. Pekerja melakukan bongkar muat Envirotainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww.

Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Handoyo .

Kabarmagazine.com –¬†JAKARTA. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menuturkan, terkait anggaran vaksinasi pemerintah bisa memberikan subsidi parsial jika ke depan ditemukan kendala anggaran dalam program tersebut.

“Kami rasa pemerintah bisa memberikan subsidi parsial atau tidak sepenuhnya mengratiskan tetapi memberikan alokasi subsidi terbatas agar harga vaksin menjadi lebih affordable bagi masyarakat yang membutuhkan, atau bisa menyediakan vaksin on commercial basis untuk masyarakat yang mampu dan mau,” jelas Shinta saat dihubungi Kabarmagazine.com pada Selasa (5/1).

Adapun kontribusi vaksin terhadap pemulihan ekonomi nasional dinilai bersifat tidak langsung. Dalam artian vaksinasi hanya akan berkontribusi positif terhadap pemulihan ekonomi bila vaksinasi berhasil meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk kembali beraktifitas normal. Khususnya aktifitas investasi/bekerja dan aktifitas belanja/konsumsi.

“Karena itu, harus dipastikan proses vaksinasi ini minim disrupsi dan komplain dari masyarakat terkait efikasinya, distribusi dan proses vaksinasinya sendiri di masyarakat,” ujar Shinta.

Baca Juga: Kata Sri Mulyani terkait sisa ratusan triliun anggaran pemulihan ekonomi nasional

Maka, ditekankan harus ada informasi yang benar, jelas dan akurat kepada masyarakat terkait efikasi dan efek samping yang mungkin timbul. Tak hanya itu, Shinta menambahkan penting juga informasi terkait penanganan bila efek samping atau potensi adanya kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) terjadi. Hal tersebut guna meminimalisir distrust dan penolakan masyarakat terhadap vaksin.

Pun demikian jika nantinya vaksinasi dipungut biaya juga harus disampaikan sebelumnya kepada masyarakat agar tidak terjadi kericuhan.

Proses distribusi hingga ke penerima vaksin prioritas juga harus dikoordinasikan dengan baik agar tidak terjadi kekacauan di tempat penerimaan vaksin, yang dikhawatirkan akan menciptakan risiko penularan yang lebih tinggi.

“Singkatnya, pemerintah harus memperhatikan kelancaran komunikasi terkait vaksin dan kelancaran distribusi vaksin secara end to end hingga ke level penerima. Dengan demikian, proses vaksinasi bisa berjalan lancar dan sentimen yang diciptakan di pasar domestik dan internasional terhadap iklim usaha Indonesia juga menjadi positif untuk pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Shinta.

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.





Source link

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.