KABARMAGAZINE

Kabar Online Terlengkap
UU Cipta Kerja harus didukung sepenuhnya oleh kalangan profesi hukum


ILUSTRASI. Pembangunan Infrastruktur Jadi Andalan Dimasa Pandemi

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

Kabarmagazine.com – JAKARTA. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Rahmat Soekarno menilai, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) adalah regulasi yang perlu mendapatkan dukungan positif dari semua kalangan, khususnya para praktisi hukum di Indonesia.

“UU Cipta Kerja yang sudah disahkan Presiden Jokowi adalah sebuah produk hukum yang sangat baik khususnya dalam upaya membuka peluang usaha bagi masyarakat. Makanya, harus didukung sepenuhnya oleh kalangan profesi hukum. Dari semua produk, UU Cipta kerja sangat baik untuk membuka peluang kerja ke masyarakat,” kata Rahmat dalam keterangannya, Selasa (5/1). 

Menurutnya, di masa pandemi Covid-19, Indonesia sedang melakukan upaya perbaikan ekonomi karena hantaman krisis kesehatan yang berdampak pada kondisi ekonomi nasional. Ia menyebut, di semester awal tahun 2021, ada target-target pertumbuhan yang hendak dicapai oleh pemerintah.

“2021 semester awal Indonesia akan melakukan perbaikan ekonomi, di semeter kedua diprediksi ekonomi Indonesia akan kembali normal dengan rata-rata pertumbuhan 5% seperti biasanya. Makanya, upaya pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi melalui implementasi UU Cipta Kerja harus didukung bersama,” tuturnya.

Baca Juga: DKI Jakarta catat penerimaan pajak Rp 31,92 triliun di 2020 dari 13 jenis pajak ini

Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa UU Cipta Kerja ini bisa sangat membantu untuk mewujudkan perbaikan ekonomi tersebut.

“Untuk mendukung pemulihan ekonomi, UU Cipta kerja menjadi solusi utama yang harus mampu untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.

Dia meyakini, jika tidak ada terobosan UU Cipta Kerja ini, maka Indonesia akan kalah dengan negara-negara lainnya.

“Di negara mana pun akan melakukan hal yang sama. Kalau kita tidak melakukan maka kita akan ketinggalan dari negara lain seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan sebagainya,” kata Rahmat.

Sebelumnya, Praktisi Hukum dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia, Dr Sadino mengatakan, implementasi UU Cipta Kerja dapat meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.

Sebab, UU Cipta kerja sendiri dibuat untuk penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi karena banyaknya aturan dan regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja.

“Tujuan utama dari dibentuknya UU Cipta Kerja tentunya untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja seluas luasnya bagi tenaga kerja di Indonesia. Jangan sampai aturan yang ada malah mempersulit para pencari dan pemberi kerja baik di pusat maupun daerah,” kata Dr Sadino, Senin (4/1).

Baca Juga: Harapan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada 2021

Sadino mengatakan, UU Cipta Kerja memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional. Hal itu sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Karenanya, lanjut Sadino, UU Cipta Kerja ini harus bisa menjamin setiap warga Negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Titik penting dari penerapan UU Cipta Kerja dalam pemulihan perekonomian adalah dalam hal pengembangan UMKM dan Koperasi.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.





Source link

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.