ILUSTRASI.

Sumber: Harian KABARMAGAZINE | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KABARMAGAZINE.COM – Ironis. Di tengah panen raya, pemerintah justru berencana melakukan impor sebanyak 1 juta sampai 1,5 juta ton beras. Pemerintah berdalih keputusan impor untuk mengantisipasi persediaan beras sampai akhir tahun lantaran stok di Bulog semakin menipis.

Berdasarkan data Bulog yang diolah Badan Ketahanan Pangan pada 7 Maret 2021, stok beras Bulog sebesar 869.151 ton, yang terdiri dari stok komersial sebesar 25.828 ton dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang sebesar 843.647 ton. Padahal seharusnya, CBP minimal 1,5 juta ton.

Menipisnya stok Bulog setelah adanya program bantuan sosial (bansos) beras selama kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), antisipasi dampak banjir dan meruyaknya pandemi Covid-19.

Faktanya, cadangan beras Bulog memang menipis. Tapi apakah iya, impor menjadi satu-satunya solusi menambah persediaan beras?

Padahal, bila melihat potensi produksi panen raya tahun 2021, seharusnya pemenuhan stok beras cukup dengan menyerap produksi dalam negeri. Sebab, menengok data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi periode Januari-April Tahun 2021 diperkirakan akan mencapai 14,54 juta ton beras.

Angka itu mengalami kenaikan 3,08 juta ton (26,84%) dibandingkan dengan produksi beras pada periode yang sama tahun 2020 sebesar 11,46 juta ton. Meningkatnya potensi panen raya itu sejalan dengan penambahan areal luas panen padi JanuariApril 2021 yang mencapai 4,86 juta hektar, atau mengalami kenaikan sekitar 1,02 juta hektar dibandingkan Januari-April 2020 yang sebesar 3,84 juta hektar.

Dengan besarnya potensi tersebut, pemerintah harusnya prioritas menyerap beras dan gabah dari petani Indonesia, bukan malah mendatangkannya dari luar negeri. Tapi ini belum apa-apa pemerintah sudah mengumumkan akan mengimpor beras dalam waktu dekat.

Celakanya, kebijakan itu diumumkan jelang panen raya. Sudah pasti rencana itu berpotensi menekan harga gabah dan merugikan petani lokal. Terbukti di sejumlah daerah sudah berdampak langsung pada turunnya harga gabah petani secara signifikan. Bahkan, banyak daerah melaporkan harga gabah petani sudah di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat petani yang sebesar Rp 4.200 per kg.

Melihat fakta ini, jelas rencana impor beras merupakan kebijakan nirsimpati karena diumumkan menjelang panen raya.

Penulis : Havid Febri

Redaktur Pelaksana






Source link